Prosedur dan Mekanisme Penyusunan AMDAL   

 

Penyusunan AMDAL

1. Persyaratan umum yang harus ada, yaitu :

a. Jenis usaha dan/atau kegiatan,

b. Kapasitas produksi yang direncanakan,

c. Teknologi yang akan digunakan dan lay-out nya,

d. Bahan baku dan alat bantu yang akan digunakan,

e. Sarana dan prasarana penunjang yang akan digunakan,

f. Lokasi yang akan digunakan, luas lahan dan site plan,

g. kebutuhan air,

h. data lain sebagai pendukung.

2. Mencari konsultan penyusun AMDAL dan mensosialisasikan penyusunan dokumen AMDAL sesuai rencana dengan dilengkapi persyaratan umum di atas.

3. Pemrakarsa dan konsultan menghubungi sekretariat komisi AMDAL untuk menjelaskan rencana usaha dan/atau kegiatannya.

4. Pemrakarsa dan BAPEDALDA mengumumkan rencana usaha dan  kegiatan yang akan dimulai penyusunan KA-ANDALnya.

5. Masukan saran dan pendapat masyarakat kemudian hasil pengumuman ditampung oleh pemrakarsa dan konsultan serta sekretariat komisi AMDAL, sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan KA-ANDAL. Maksimal waktu saran 30 hari.

6. Penyusunan KA-ANDAL dilaksanakan dengan kewajiban konsultasi bersama masyarakat yang berkepentingan.

7. Penyerahan dokumen KA-ANDAL untuk dinilai komisi AMDAL dan masukan masyarakat (diwakili melalui masyarakat dan komisi pemerhati lingkungan). Maksimal waktu penilaian 75 hari.

8. Keputusan gubernur/bupati/walikota tentang KA-ANDAL atas dasar pertimbangan komisi AMDAL.

9. Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh konsultan dengan tetap menerima dan mempertimbangkan masukan masyarakat.

10. Penyerahan dokumen ANDAL, RKL, RPL untuk dinilai komisi AMDAL. Maksimal waktu penilaian 75 hari.

11. Keputusan gubernur/bupati/walikota tentang ANDAL, RKL dan RPL atas dasar pertimbangan komisi AMDAL.

Penyusunan UKL & UPL

1. Pemrakarsa harus memiliki persyaratan umum yang sama seperti persyaratan AMDAL.

2. Pemrakarsa menghubungi instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, atau instansi sektor pembina untuk memperoleh formulir isian UKL dan UPL dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan UKL dan RPL.

3. Pemrakarsa mengisi formulir isian sesuai sektornya dengan atau tanpa bantuan konsultan dibuat menjadi satu dokumen.

4. Dokumen UKL-UPL dimintakan tanggapan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian lingkungan hidup di kabupaten/kota atau instansi sektor pembinanya.

5. Dokumen yang telah ditanggapi dan diterima pemkab/kota dan dapat diimplementasikan untuk instrumen pengendalian, dokumen ditanda-tangani dan disahkan.